KPK Ringkus 12 Orang dalam OTT Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Turut Diamankan.

KPK Bergerak Diam-Diam, Kepala Daerah Terseret

BENGKULU, Tribarata.news – Operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menggelar operasi senyap di Provinsi Bengkulu yang berujung pada penangkapan 12 orang, termasuk Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Penangkapan yang berlangsung pada Selasa (10/3/2026) itu langsung menyita perhatian publik karena melibatkan kepala daerah aktif. Para pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut.

“Sebanyak 12 orang diamankan, salah satunya Bupati Rejang Lebong,” kata Fitroh dalam keterangan resminya.

Meski telah mengonfirmasi jumlah pihak yang diamankan, pimpinan KPK masih menahan diri untuk tidak membeberkan secara detail konstruksi perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.

Pemeriksaan Intensif di Bengkulu

Usai diamankan, seluruh pihak yang terjaring operasi senyap itu langsung dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal.

Tim penyidik KPK melakukan serangkaian pemeriksaan guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para pihak tersebut. Pemeriksaan awal ini biasanya difokuskan pada klarifikasi kronologi peristiwa, hubungan antar pihak, serta pengumpulan bukti awal.

Meski demikian, hingga Selasa malam, KPK belum mengungkap secara rinci perkara apa yang tengah diselidiki. Belum diketahui pula apakah kasus tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan, perizinan, atau transaksi suap terkait kebijakan pemerintah daerah.

Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa operasi ini merupakan hasil penyelidikan intensif KPK yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

Akan Dibawa ke Jakarta

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama pihak lain yang diamankan dijadwalkan segera dibawa ke Jakarta.

Mereka akan menjalani proses pemeriksaan lanjutan di kantor pusat KPK, yakni Gedung Merah Putih KPK, yang menjadi pusat kegiatan penyidikan lembaga antikorupsi tersebut.

Pemindahan ke Jakarta merupakan prosedur standar dalam operasi tangkap tangan KPK, mengingat seluruh proses penyidikan lanjutan biasanya dilakukan di markas utama lembaga tersebut.

KPK Punya Waktu 1×24 Jam

Sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di KPK, penyidik memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menilai kecukupan alat bukti.

Jika bukti dinilai cukup, KPK biasanya langsung mengumumkan penetapan tersangka dalam konferensi pers resmi. Pada saat itu pula, lembaga antirasuah akan memaparkan konstruksi perkara secara lengkap, termasuk kronologi kejadian, peran masing-masing pihak, serta barang bukti yang berhasil diamankan.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Operasi tangkap tangan di Bengkulu ini kembali menunjukkan bahwa KPK masih aktif melakukan penindakan terhadap praktik korupsi di daerah, khususnya yang melibatkan pejabat publik.

Sejak berdiri pada 2002, lembaga tersebut dikenal kerap menggunakan metode OTT untuk membongkar praktik suap atau gratifikasi yang melibatkan pejabat negara.

Kasus yang menyeret kepala daerah bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bupati, wali kota, hingga gubernur pernah terjerat operasi serupa.

OTT di Bengkulu menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor pemerintahan daerah masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pemindahan ke Jakarta merupakan prosedur standar dalam operasi tangkap tangan KPK, mengingat seluruh proses penyidikan lanjutan biasanya dilakukan di markas utama lembaga tersebut. (Slh)